RRI Merauke Siarkan Program “Gubernur Papua Selatan Menyapa Rakyat”

TIFFANEWS.CO.ID- Radio Republik Indonesia (RRI) Merauke melakukan siaran langsung program “Gubernur Papua Selatan Menyapa Rakyat” bertujuan menyosialisasikan program-program pembangunan di  bawah kepemimpinan Gubernur Dr.Ir.Apolo Safanpo,ST.,MT.

Dari Merauke, ibukota Provinsi Papua Selatan (PPS), Rabu (11/1), Tiffanews.co.id melaporkan, tepat  Pkl.08.00 WIT, Gubernur PPS Apolo Safanpo didamping Sekda PPS, Drs Maddaremmeng, M.Si  menjelaskan  program pembangunan PPS sekaligus menjawab berbagai pertanyaan warga masyarakat PPS  yang bermukim di empat kabupaten dalam wilayah PPS yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel dan Kabupaten Mappi.

“Kepada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Selatan, atas nama pribadi, keluarga dan Pemerintah, kami mengucapkan Selamat Natal 2022 bagi yang merayakan dan Selamat Tahun Baru 2023,” kata Gubernur Apolo Safanpo.

Secara yuridis, lanjut gubernur, PPS dibentuk berdasarkan amanat UU NO.14 Tahun 2022  Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan dan de facto diresmikan pada 11 November 2022 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Gubernur Apolo menjelaskan, terdapat empat tugas utama Gubernur PPS yaitu membentuk kelembagaan organisasi perangkat daerah (OPD), menyiapkan infrastruktur pemerintahan, membentuk DPRD PPS dan membentuk pemerintahan PPS yang devenitif.

Adapun langkah strategis yang sedang dilakukan oleh Pemprov Papua Selatan  adalah membentuk kelembagaan OPD dan  melakukan evaluasi APBD 2022 serta  menggelar  Rapat Koordinasi penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Di samping empat tugas utama Pemprov Papua Selatan yang sudah dijelaskan itu,  Bidang Pendidikan merupakan prioritas dalam program peningkatan sumber daya manusia (SDM) Papua Selatan.

Terkait masih tertinggalnya pembangunan Papua jika dibandingkan dengan daerah  lain di Indonesia, Gubernur Apolo mengatakan, pembangunan di Papua  baru mulai terlaksana pada tahun 1970 pasca Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.

Sedangkan  saudara-saudara kita dari Aceh hingga Maluku telah lebih dahulu melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan demikian, untuk mengejar ketertinggalan itu maka Pemerintah mencanangkan program percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.

Sehubungan dengan persiapan infrastruktur, Gubernur Apolo mengatakan, pada enam bulan sebelum diresmikannya Daerah Otonomi Baru (DOB) PPS, Pemerintah Pusat melalui Kelompok Kerja (Pokja)  dan Satgas  DOB PPS sudah bekerja secara maksimal  untuk mempersiapkan infrastruktur pemerintahan PPS. Tiga gedung dipinjamkan kepada Pemprov Papua Selatan yaitu  Gedung Negara, Hotel Asmat dan Kantor PKK Kabupaten Merauke.

Sedangkan untuk pembangunan pusat pemerintahan PPS, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah akan membangun Kantor Pemerintahan PPS berlokasi di Kota Terpadu Mandiri (KTM), Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.

Menjawab pertanyaan mengenai kunjungan kerja yang dilakukan gubernur PPS belum lama ini, dapat dijelaskan bahwa kunjungan kerja telah  dilakukan sebelum akhir tahun 2022 di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi.

“Kunjungan kerja pemerintah ke daerah-daerah biasanya dilakukan dalam waktu yang tidak lama,” kata Gubernur Apolo.

Sedangkan tujuan dari kunjungan kerja itu  adalah  untuk menjaring aspirasi rakyat .

Namun demikian, penyerapan aspirasi rakyat itu sendiri tidak hanya dilakukan melalui kunjungank kerja  gubernur tetapi dapat juga dilakukan oleh pemerintah kampung, distrik, para wakil rakyat di lembaga legislative dan   berbagai mekanisme lain untuk menjaring aspirasi rakyat tersebut.

Terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Papua Selatan, gubernur PPS menjelaskan bahwa situasi Kamtibmas di wilayah ini cukup kondusif. Walaupun demikian, tidak berarti kita tidak menjaga Kamtibmas itu sendiri.

“Bagaimanapun juga ketahanan sosial-budaya menjadi prioritas kita dalam kehidupan bersama. Untuk itu organisasi sosial-budaya seperti FKUB, paguyuban-paguyuban harus tetap diaktifkan demi ketahanan sosial-budaya dalam masyarakat kita,” katanya.

Sementara itu, Sekda PPS, Drs Maddaremmeng,M.Si antara lain mengatakan, penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua Selatan harus tetap memperhatikan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Jangan sampai kita menerima begitu  banyak ASN untuk ditempatkan di lingkungan pemerintahan PPS tetapi  kita sendiri tidak memiliki kecukupan anggaran untuk membayar gaji mereka,” kata Maddaremmeng mengingatkan.

Terkait ASN yang secara perorangan ingin pindah dari kabupatennya ke Pemprov Papua Selatan, Maddaremmeng mengatakan, hal itu harus mengikuti mekanisme yang berlaku antara lain harus mendapatkan ijin dari bupati setempat.

Mengakhiri program “Gubernur PPS Menyapa Masyarakat”, Gubernur Apolo Safanpo mengajak seluruh komponen masyarakat di wilayah Selatan Tanah Papua ini untuk bahu-membahu melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

Turut hadir mendampingi Gubernur dan Sekda PPS pada program siaran RRI Merauke itu, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Selatan, Agus Joko Guritno, Kepala Biro Umum Setda PPS, Jaswadi dan Kepala RRI Merauke, Taufan Pamungkas. (Ade/Bn)