TIFFANEWS.CO.ID – Forkopimda Papua Selatan bersama Forkopimda Boven Digoel dan perwakilan perusahaan serta masyarakat telah mengadakan pertemuan yang difokuskan pada evaluasi kegiatan perusahaan, termasuk pembahasan tentang investasi dan pemenuhan hak masyarakat di area perusahaan.
Dialog yang dilakukan kurang lebih 5 jam di GOR Asiki, Rabu (19/6/2024) itu juga berbicara tentang pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan sosial budaya.
Dalam dialog yang diinisiasi oleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Selatan, telah menampung berbagai masukan, kritikan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dan perusahaan telah disampaikan dengan jelas.
Pemprov Papua Selatan berkomitmen untuk mencari solusi yang dapat memastikan perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan memenuhi hak-hak masyarakat yang merupakan pemilik hak ulayat.
Apolo Safanpo, Pj Gubernur Papua Selatan, menegaskan pentingnya keberadaan TSE Group sebagai investasi nasional, provinsi, kabupaten, dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, Ia juga menegaskan pentingnya perusahaan memberikan bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.
Investasi ini dianggap krusial untuk pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh hasil dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan bagu hasil produksi lokal.
“Jadi kita membangun daerah dan masyarakat itu butuh investasi untuk pembiayaan,” ucap Apolo Safanpo.
Oleh karena itu, tambahnya, semua masalah yang dihadapi harus diselesaikan secara arif bijaksana serta menggunakan “kepala dingin” untuk sama-sama duduk menginventarisir masalah dalam mencari solusi bersama.
Sementara itu Kepala DPMPTSP Papua Selatan, Petrus Assem menyampaikan bahwa perusahaan telah cukup baik dan berhasil. Namun, tegas Petrus dibalik keberhasilan ada celah dan kelemahan.
“Ada hal yang belum dilakukan sehingga menjadi keributan. Dialog ini dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat dan perusahaan bersama pemerintah untuk mendengarkan secara lansung keluhan dan penjelasan,” ucap Petrus.
Kedepannya, Petrus Assem menambahkan, Pemprov Papua Selatan melalui DPMPTSP akan terus membuka forum diskusi serta rapar terbatas sehingga mencapai kesepakatan sesuai kepentingan masyarakat dan perusahaan.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana, mencari solusi yang adil dan efektif untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan dan penerimaan hak-hak masyarakat secara adil. (Ron)
