TIFFANEWS.CO.ID,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melaksanakan rapat bersama dalam mencari solusi terhadap persoalan mahasiswa Kabupaten Merauke yang sedang berkuliah di luar negeri.
Pertemuan yang dilangsungkan di Kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu (17/1/2024), dipimpin langsung Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan dihadiri Ketua MRP PPS, Asisten I Setda Kabupaten Merauke dan Kasubag Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Merauke, serta para orangtua mahasiswa yang belajar di luar negeri.
Pertemuan ini membahas tentang persoalan pembiayaan perkuliahan yang bermasalah dan dilimpahkan ke Pemprov Papua Selatan.
Pj. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Papua induk, dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua sebanyak 33 mahasiswa telah diverifikasi datanya.
Data yang diverifikasi yakni data akademik berupa kartu mahasiswa, keterangan aktif kuliah, IPK, dan seluruh aktivitas akademik oleh BPSDM Papua, Kemendagri dan tim verifikator Papua Selatan
Dari ke-33 Mahasiswa yang datanya lengkap hanya 15 orang dan itu yang pada Tahun 2023 dibantu oleh Pemprov Papua Selatan.
“Karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kita tidak bisa biayai yang datanya tidak lengkap,” ujar Apolo.
Lebih lanjut, Apolo menjelaskan, sekalipun sudah membiayai 15 mahasiswa karena datanya lengkap, namun ada 18 mahasiswa tersisa yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja sehingga perlu mencari solusi agar dapat selesaikan.
Menurut Apolo, perlunya melihat semua aspek yang menjadi akar masalah, salah satunya Pemerintah Kabupaten Merauke pernah memiliki punya MoU antara Pemkab, pihak vendor dengan mahasiswa sedangkan Provinsi Papua Selatan tidak punya MoU sehingga tidak ada dasar yang bisa dijadikan alasan untuk mengeluarkan anggaran.
“Alasan kedua memang karena di 2023 anggaran baru disusun pada Bulan Maret dan April dan baru turun di Bulan Mei 2023, padahal anggaran tahun 2023 direncanakan di 2022 dan kita tidak meng-cover beasiswa, karena urusan beasiswa secara periodik ditangani oleh Pemerintah Kabupaten,” tambah Apolo.
Karena diminta untuk membantu, lanjut Apolo, Pemprov Papua Selatan akan membantu, namun seharusnya ada usul pelimpahan ke Pemprov dengan menyurat.
“Suratnya berisi bahwa mahasiswa yang kami kirim ini, kami minta untuk provinsi mengambil alih, dari surat itu kita bisa bikin kesepakatan baru seperti MoU antara Pemprov dengan Kabupaten dan Mahasiswa bahwa kita akan lanjutkan programnya,” Apolo menerangkan.
“Sekalipun demikian, Pemprov Papua Selatan akan mengambil langkah – langkah sekalipun tidak ada MoU. Kita berikan saja bantuan studi tapi kami minta tolong mahasiswa bantu kami data yang lengkap supaya saat diperiksa lengkap datanya,” pintanya.
Apolo menambahkan, ada hal lain yang penting untuk diperhatikan, yakin angka biaya beasiswa yang sangat besar dan fantastis mencapai milyaran, sedangkan di Papua Selatan juga banyak anak-anak yang terlantar oleh karena itu pemerintah punya tugas penting memberikan keadilan.
“Kita harus perhatikan ke semua dan berikan perhatian yang sama dengan asas keadilan. Tidak bisa juga dengan anggaran yang besar ini kita fasilitasi ke keluar negeri namun di dalam negeri terbengkalai. Walaupun demikian kita siap biayai dan saya sudah minta untuk anggarkan sebesar itu dan kita biayai untuk anak – anak kita agar benar benar berkuliah,” tegas Apolo Safanpo.
Apolo Safanpo menyampaikan komitmennya, akan berusaha dan berpikir keras demi masa depan anak-anak generasi Papua Selatan.
“Yang penting, sekolah yang betul. Sekali lagi atas nama pemerintah kami minta bantuan untuk lengkapi semua data-data yang tadi.” tutupnya. (Ron)
