TIFFANEWS.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa, mengadakan audiensi dengan tim netral pengawal administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) terkait jalur pengangkatan bersama masyarakat Papua Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai lembaga masyarakat adat dari daerah pengangkatan, termasuk Mappi, Asmat, Merauke, dan Boven Digoel. Audiensi berlangsung di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, Jumat (7/3/2025).
Turut hadir dalam acara tersebut, Pj. Sekda Provinsi Papua Selatan, Maddaremmeng, Ketua Pengamatan DPRK Afirmasi, Agustinus Joko Guritno, Kepala Dinas Kesbangpol, Paskalis Netep, Wakil Kapolres Novita Pietersz, S.I.K., dan Kasat Intel Polda Papua Selatan.
Dalam rapat tersebut, Wagub Paskalis menegaskan pentingnya untuk menghormati tatanan masyarakat adat yang ada di Papua Selatan, di mana setiap kelompok dan bagian masyarakat memiliki peran vital dalam pengambilan keputusan. Paskalis juga mengingatkan bahwa masyarakat adat harus dipertimbangkan secara serius dalam setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan jalur pengangkatan di DPRP dan DPRK.
Selain itu, Wagub Paskalis menyoroti perlunya pendekatan yang mendalam dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengangkatan ini. Ia menekankan bahwa proses pengangkatan tidak boleh hanya dilihat dari sisi regulasi, tetapi juga harus mempertimbangkan tatanan adat dan kelompok masyarakat yang ada di Papua Selatan.
“Proses yang sedang berlangsung tidak boleh terburu-buru. Keputusan akhir harus mempertimbangkan semua aspek hukum dan adat yang berlaku di masyarakat,” ujar Paskalis.
Paskalis berharap, hasil audiensi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang baik dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Keputusan yang diambil nantinya diharapkan dapat membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua Selatan, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat di wilayah tersebut. (Ron)
