TIFFANEWS.CO.ID,- Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta seluruh pihak terkait termasuk para ASN Papua agar bekerja dengan semangat, paradigma, dan cara kerja baru untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Pembangunan sejatinya adalah agenda yang tidak pernah selesai, maka raihan pencapaian dan kemajuan di Papua selama dua puluh tahun terakhir menjadi fondasi bagi kita untuk lompatan kesejahteraan jauh ke depan, dengan semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru,” tegas Wapres saat memberikan Pengarahan (Presidential Lecture) kepada Peserta Piloting Program Magang bagi ASN Provinsi Papua, di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2022).
Tidak hanya itu, Wapres juga meminta khususnya kepada para ASN Papua agar bekerja bukan dengan cara yang biasa-biasa saja, sehingga menghasilkan berbagai langkah inovatif sesuai konteks dan kekhasan daerah.
“Pesan ini saya kira juga relevan untuk para ASN muda Papua yang hadir pada hari ini. Ini saya minta tidak bekerja biasa-biasa saja tetapi harus luar biasa,” pintanya.
Terlebih, sambung Wapres, pemerintah saat ini telah membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua yang diharapkan akan semakin mendekatkan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Papua.
“Kita ingin bahwa pemekaran ini betul-betul menjadi kunci kesejahteraan, menjadi game changer keberhasilan pembangunan kesejahteraan Papua,” harapnya.
Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa Indonesia saat ini memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, Indonesia Maju ini ingin didirikan di atas empat pilar, yaitu pembangunan manusia dan pengusaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
“Dalam konteks Papua, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Papua bersama-sama telah merumuskan langkah untuk masa depan Papua selama 20 tahun ke depan, yang dituangkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022–2041, dan rencana aksi lima tahunan, yang merupakan mandat UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,” terangnya.
Undang-undang tersebut, kata Wapres, sekaligus menjadi dasar pengakuan pentingnya kebijakan khusus dalam mewujudkan rasa keadilan, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, perhormatan Hak Asasi Manusia, maupun pengelolaan hasil kekayaan alam Papua bagi perbaikan taraf hidup masyarakat asli Papua.
“Otonomi Khusus Papua yang melahirkan kebijakan maupun kelembagaan, semata ditujukan untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua,” ujar Wapres.
“Kehadiran Badan Pengarah Papua, misalnya, bukanlah untuk memperpanjang rantai birokrasi, melainkan untuk memperkuat langkah terpadu di pusat dan daerah, dengan masyarakat Papua, dunia usaha, hingga komunitas internasional, yang semuanya menuju pada satu tujuan yaitu percepatan pembangunan Papua,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, sekali lagi Wapres mengajak kepada seluruh pihak khususnya para ASN untuk terus menciptakan terobosan dan lompatan baru dalam upaya mempercepat pembangunan Papua.
“Mari kita melangkah bersama dalam melukis wajah masa depan Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, serta Papua Hijau yang tetap terjaga lingkungan hidupnya berbasis kearifan lokal,” pungkasnya.
Sebelumnya pada kesempatan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas melaporkan bahwa untuk mendukung upaya percepatan pembangunan Papua, Kemenpan RB telah melakukan berbagai program dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan berorientasi pada hasil.
Pertama, menurutnya Kemenpan RB telah melakukan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian yang akan berdampak kepada jutaan ASN, termasuk ASN di Papua.
“Dari 11 proses bisnis kami pangkas tinggal 3 saja, kami target Desember selesai dan Januari semua ASN telah merasakan dampak dari pemangkasan birokrasi di layanan ASN ini,” tuturnya.
Program berikutnya, lanjut Anas, adalah penerapan reformasi birokrasi tematik pada tiga fokus yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi administrasi pemerintahan.
“Program prioritas Kemenpan RB yang berikutnya yaitu akselerasi pembentukan mall pelayanan publik (MPP) dan MPP digital di seluruh Indonesia sebagaimana arahan Bapak Wapres,” sebutnya.
Menurut Anas, MPP diselenggarakan untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi daerah.
“Adanya MPP tentunya akan sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam satu tempat, baik itu dengan cara datang langsung ke MPP maupun mengakses langsung ke MPP digital. Inti dari MPP adalah fungsi dan sistem yang memadai agar layanan yang diberikan dapat maksimal,” paparnya.
Terakhir, sebut Anas, saat ini Kemenpan RB juga tengah melakukan upaya penguatan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).
“Dengan adanya SPBE ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan transparan,” pungkasnya. (*)
