OAP Asli atau Setengah? Perdebatan yang Melupakan Esensi Otonomi Khusus Papua

Penulis : RONNY IMANUEL RUMBOY, ST (Jurnalis)

TIFFANEWS.CO.ID – Provinsi Papua Selatan tengah diramaikan oleh perdebatan sengit mengenai status keaslian Orang Asli Papua (OAP). Persoalan ini semakin memanas pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru saja berlangsung, di mana salah satu pasangan calon yang kalah menggugat pasangan pemenang terkait keaslian status OAP.

Perdebatan ini bukan sekadar soal politik, tetapi juga menyentuh isu fundamental dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua. Sebagian masyarakat bersikeras bahwa OAP hanya mereka yang lahir dari ayah dan ibu Papua, sementara lainnya berpendapat bahwa mereka yang memiliki salah satu orang tua non-Papua juga harus dianggap sebagai OAP.

Namun, di balik perdebatan sengit ini, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan: apakah perpecahan ini justru mengaburkan esensi Otsus yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan dan keberpihakan bagi masyarakat Papua?

Polemik Status OAP: Siapa yang Layak Disebut Asli?

Sejak berlakunya UU Otsus Papua, definisi tentang siapa yang berhak disebut sebagai OAP telah menjadi isu yang kontroversial. Dalam Pasal 1 UU Otsus Papua, OAP didefinisikan sebagai mereka yang berasal dari ras Melanesia dan memiliki garis keturunan ayah dan/atau ibu orang asli Papua.

Namun, dalam perdebatan yang berkembang di Papua Selatan, muncul tiga kelompok pandangan utama:

• Kelompok “OAP Murni”: Hanya mereka yang lahir dari ayah dan ibu asli Papua yang dianggap sebagai OAP sejati.

• Kelompok “OAP Setengah”: Mereka yang berasal dari salah satu orang tua non-Papua tetap dianggap OAP.

• Kelompok “OAP Terbuka”: Siapapun yang memiliki keterikatan budaya dan komitmen terhadap Papua, meskipun bukan keturunan biologis OAP, tetap dapat diakui sebagai bagian dari masyarakat Papua.

Perdebatan ini semakin tajam karena menyangkut hak-hak istimewa yang diberikan kepada OAP berdasarkan Otsus, termasuk kuota pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga hak politik.

Pilkada Papua Selatan yang baru saja berlalu menjadi pemicu utama eskalasi perdebatan ini. Gugatan terhadap pasangan pemenang yang dianggap tidak sepenuhnya OAP telah memperuncing sentimen di kalangan masyarakat.

Situasi ini mengarah pada politik identitas yang berpotensi merusak persatuan OAP itu sendiri. Ketika masyarakat lebih sibuk berdebat tentang siapa yang layak disebut asli, perhatian terhadap isu-isu krusial seperti korupsi dalam dana Otsus, ketimpangan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat Papua menjadi teralihkan.

Politik identitas semacam ini berisiko menciptakan fragmentasi di antara masyarakat Papua Selatan, yang seharusnya bersatu untuk memastikan bahwa Otsus benar-benar membawa manfaat bagi kehidupan mereka.

Otonomi Khusus diberikan kepada Papua bukan semata-mata untuk menentukan siapa yang lebih asli, tetapi untuk memberdayakan masyarakat Papua dalam berbagai aspek kehidupan. Seharusnya, energi yang dihabiskan untuk berdebat tentang keaslian OAP bisa dialihkan untuk mengawasi implementasi Otsus yang sering diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Fokus utama masyarakat Papua Selatan seharusnya adalah:

• Memastikan Dana Otsus Digunakan dengan Transparan – Banyak kasus penyalahgunaan dana Otsus yang menghambat kesejahteraan masyarakat.

• Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan – Otsus seharusnya membawa manfaat nyata dalam meningkatkan taraf hidup OAP.

• Mendorong Kesetaraan Ekonomi bagi OAP – Daripada memperdebatkan status keaslian, lebih baik fokus pada bagaimana OAP dapat lebih berdaya secara ekonomi.

Persatuan OAP Lebih Penting daripada Perdebatan Identitas

Pada akhirnya, perdebatan tentang siapa yang lebih asli di Papua Selatan justru mengalihkan perhatian dari isu yang lebih penting: bagaimana Otsus benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Jika masyarakat terus terpecah dalam politik identitas, mereka akan semakin mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, sudah saatnya masyarakat Papua Selatan bersatu, mengawasi implementasi Otsus, dan memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi mereka.

Saatnya berhenti berdebat tentang “OAP asli atau setengah” dan mulai bekerja sama demi Papua Selatan yang lebih sejahtera!