TIFFANEWS.CO.ID,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya siap menjadi tuan rumah peresmian 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Hal ini berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan DOB Provinsi Papua Pegunungan pada Kamis (6/10/2022).
Adapun peninjauan ini dipimpin oleh Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumule Tumbo selaku Ketua Pokja III.
Sumule mengatakan, Kabupaten Jayawijaya sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah peresmian DOB yang akan dilakukan secara bersamaan.
Menurut dia, dari segi letak geografis yakni di tengah-tengah antara Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, lokasi Kabupaten Jayawijaya dinilai strategis untuk pemusatan acara peresmian tersebut.
Tak hanya itu, animo masyarakat untuk peresmian DOB tersebut juga tinggi. Menurut Sumule, masyarakat merasa bangga bila peresmian dilakukan di Provinsi Papua Pegunungan. Untuk itu, pihaknya terus mendorong seluruh jajaran agar lebih optimal dalam mempersiapkan peresmian Provinsi Papua Pegunungan.
Saat ini, Tim Pokja III terus memacu persiapan peresmian Provinsi Papua Pegunungan. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan meninjau beberapa lokasi gedung yang bakal difungsikan sebagai lokasi pemerintahan.
Tim melakukan peninjauan ke sejumlah gedung, di antaranya gedung dinas pendidikan, pertanian, serta balai pendidikan dan pelatihan (diklat). Selain meninjau gedung, tim juga mengecek sarana prasarana (sarpras) yang ada di setiap gedung yang bakal difungsikan sebagai kantor pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Adapun untuk sarpras yang belum memadai bakal direnovasi oleh pihak Pemkab Jayawijaya agar lebih optimal.
Sebagai informasi, peninjauan tersebut turut dihadiri Inspektur Wilayah I Kemendagri Bahtiar Sinaga dan Bupati Jayawijaya John Richard Banua.
Bahas Kebutuhan Kuota ASN
Sementara itu pada rapat koordinasi Tim Pokja III yang digelar di Gedung Aithousa Betlehem, Wamena, Jayawijaya, Rabu (5/10/2022), dibahas mengenai kuota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhkan di Provinsi Papua Pegunungan.
Diketahui, dari 22 organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan dibutuhkan sebanyak 1.053 ASN. Para ASN tersebut nantinya bakal turut serta dalam menggerakkan roda pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pokja III yang merupakan Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Sumule Tumbo.
Sumule menjelaskan, berdasarkan jumlah ASN tersebut secara rinci dapat diuraikan yakni jabatan tinggi madya sebanyak 1 ASN, jabatan tinggi pratama 33 ASN, jabatan administrator 108 ASN, jabatan pengawas 297 ASN, serta jabatan pelaksana sebanyak 614 ASN.
Sumule menambahkan, sejauh ini para pemerintah daerah (Pemda) kabupaten cakupan wilayah Papua Pegunungan baru mengusulkan sebanyak 444 dokumen ASN yang akan dialihkan ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Selain itu, kata Sumule, bila jumlah kuota ASN tersebut tidak terpenuhi, dapat diupayakan agar Pemda dari Provinsi Papua sebagai daerah induk, serta dari kementerian/lembaga dapat membantu tambahan pengisian ASN tersebut. Hal itu agar proses pemerintahan bisa berjalan.
Sebagai informasi, turut hadir pada rakor tersebut Inspektur Wilayah I Kemendagri Bahtiar Sinaga, Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan yang juga Bupati Yakuhimo Didimus Yahuli, Bupati Jayawijaya John Richard Banua, Kapolres Jayawijaya AKBP Hesman S. Napitupulu, Kapolres Yakuhimo AKBP Deni Herdiana, serta Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Cpn. Athenius Murip.
Selain itu, hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya Thony Mayor, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda Kabupaten Lanny Jaya Tendeien Wenda, serta Penjabat (Pj.) Sekda Kabupaten Nduga Ricky Kapelle. (*)